Home / Berita Tokoh / Aksi Jilid II, Pamekasan Progress Desak KPK Usut Pengaturan Pemenang Tender Dinas PUPR Pamekasan

Aksi Jilid II, Pamekasan Progress Desak KPK Usut Pengaturan Pemenang Tender Dinas PUPR Pamekasan

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

 

Jakarta- Pamekasan progress kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (24/8/2022).

Mereka mendesak segera periksa Kepada Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan karena diduga mengatur lelang untuk menentukan pemenang tender dalam proyek Rekontruksi Jalan; Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beltok-Palengaan Laok (24) (DAK).

Menurut koordinator aksi Akmal Firdaus, adanya lelang tender hanya formalitas semata sedangkan pemenangnya sudah ditentukan sejak awal. Akmal mengaku telah menemukan banyak kejanggalan dari proses lelang tersebut.

“Semua sudah diatur secara sistematis dan sudah ditentukan pemenangnya, makanya kami kawal kasus ini karena sudah tidak benar dan tidak sehat,” kata Akmal usai aksi depan KPK.

Akmal menyampaikan, dari dugaan adanya pengaturan pemenang tender ini maka kemungkinan sudah terjadi transaksi gelap atau adanya fee proyek yang harus segera diungkap oleh KPK.

“Kalau sudah ada pengaturan pemenang tender itu berarti kan sudah ada kesepakatan jahat, tidak mungkin kalau tidak ada fee proyeknya,” beber dia.

Karena itu, Akmal mendesak KPK segera periksa Kadis PUPR Pamekasan dan perusahaan pemenang tender pada proyek tersebut.

“Kadis PUPR Muharram dan CV Putra Mandiri sebagai pemenang harus diperiksa KPK,” ungkapnya.

Akmal mengancam akan terus melakukan aksi apabila tidak ada kejelasan dari KPK.

“Kalau KPK tidak segera memberikan atensi tentu kami akan datang kembali, kami tidak ingin Pamekasan dirongrong oleh para koruptor,” pungkas Akmal.

Facebook Comments

Check Also

K- Maki Minta Tangkap Dan Tersangkakan Gaharu Wakil Ketua DPRD Lahat Karena Disebut Terima Aliran Dana Korupsi

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0Sumsel – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-Maki) Sumatera Selatan menanggapi terkait aliran …