Home / Seputar Daerah / Aktivis Anti Korupsi Siap Kawal Korupsi Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir Tahun 2007-2010 Yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel

Aktivis Anti Korupsi Siap Kawal Korupsi Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir Tahun 2007-2010 Yang Diduga Melibatkan Wagub Sumsel

Komline, Jakarta- Dugaan korupsi pada APBD Ogan Ilir tahun 2007 sampai dengan 2010 menjadi viral sampai nasional karena besarnya potensi kerugian negara. Pekerjaan putus kontrak dan salah perencanaan di bayar lunas selama 4 tahun anggaran dengan nilai Rp. 324 milyar.

“Tidak boleh di diamkan walaupun telah 10 sepuluh Tahun tak di ungkap karena merupakan dugaan korupsi terbesar APBD di Indonesia hingga saat ini”, kata Deputy MAKI Sumsel Feri Kurniawan. “Silahkan Kepala Daerah eks Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya merasa aman karena belum terungkap tapi anak muda milenial anti korupsi saya rasa tidak mungkin tinggal diam”, kata Feri kembali.

Beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung RI.

“Saya dapat info dan baca berita sudah ada yang melaporkan ke Kejaksaan Agung, mereka dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi atau AMPD. Saya pikir ini bukti bahwa kasus ini tidak akan pernah hilang, apalagi ini bentuk laporan yang akan terus mereka kawal dan pertanyakan prosesnya. Nunggu waktu saja, pengadilan yang akan memutuskan,” tambahnya.

Pemerintah Kab Ogan Ilir kelebihan bayar sebesar Rp : 103 Milyar kepada pihak ke 3 ( kontraktor tahun jamak) seharus nya, pemerintah kabupaten Ogan Ilir (Bupati Mawardi) saat itu menjabat Mengembalikan kelebihan bayar pada pihak ke 3 kepada negara (kerugian negara 103M) hasil LHP BPK RI. Namun tidak dikembalikan sampai saat ini, pertanyaan nya adalah, mengapa perbuatan mawardi yahya ini tidak di proses secara hukum bahkan terkesan mau dihilangkan .

“Jangan merasa tak tersentuh hukum karena koneksi politis dan ada oknum aparat hukum yang bermain karena suara masyarakat akan terus bergaung meminta korupsi terbesar APBD di Indonesia ini di ungkap”, imbuh Deputy MAKI Sumsel dengan geramnya.

Sejak 2011 perkara dugaan korupsi ini di laporkan masyarakat ke APH dan tak kunjung ada tindak lanjut sama sekali. Padahal alat bukti yg di ungkap elemen masyarakat sudah menunjukkan indikasi awal yang sangat jelas yaitu, pelanggaran Perda, putus kontrak tapi diduga progres fisik di bayar dan indikasi salah perencanaan sehingga jalan yang di bangun hancur total karena banjir.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia berupaya maksimal untuk mendapatkan data tentang mega proyek ini dan mempelajari data – data terkait dan menarik kesimpulan ada dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut Deputy MAKI Sumsel mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ada kejanggalan dalam perencanaan hingga terjadi kegagalan konstruksi dan progres pembayaran pelaksanaan kerja.

“Untuk meneliti hasil pelaksanaan kerja, namun dari pernyataan Pimpro dan pengawas pekerjaan serta usulan hak interplasi dari anggota DPRD OI dapat menjadi dasar proses ke tingkat penyidikan”,kata Deputy MAKI Sumsel yang juga ahli konstruksi jalan raya “Ir Feri Kurniawan.

“Ditambah lagi alasan putus kontrak dan alasan pembayaran tahap 4 (empat) lebih besar Rp. 103 milyar kepada kontraktor pelaksana”, kata Depity MAKI itu.

“Tidak terlampau sulit melakukan forensik dugaan mega korupsi tahun jamak itu ibarat membalik telapak tangan namun semua tergantung niat dari APH apa mau menindak lanjuti atau menutupnya sebagai noda hitam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ,
Kini bukti-bukti korupsi Tahun Jamak Ogan Ilir sudah ada ditangan AMPD dan tentu ini harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung RI dan kita akan sama-sama mengawal kasus ini sampai orang” yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka tutup Fery .

Facebook Comments

Check Also

RUU Otsus Papua Resmi Disahkan, Mendagri Tito: Ini Merupakan Wujud Komitmen Pemerintah

Komline, Jakarta- DPR telah resmi mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR …

%d bloggers like this: