Home / Berita Tokoh / Banjir Genangi Kota Palembang, Aktivis Sumsel Di Jakarta Minta Walikota Harnojoyo Copot Kepala Dinas PUPR

Banjir Genangi Kota Palembang, Aktivis Sumsel Di Jakarta Minta Walikota Harnojoyo Copot Kepala Dinas PUPR

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Jakarta – Banjir  melanda sejumlah lokasi di Kota Palembang, ratusan rumah terendam dan memakan korban jiwa, terhitung dua korban meninggal akibat banjir tersebut pada Sabtu (25/12/2021).

Aktivis Sumsel di Jakarta, Saadillah Muqsit, menyatakan bahwa persoalan banjir yang memakan korban jiwa harus direspon serius, pemerintah Kota Palembang juga harus mengambil langkah tegas terkait penyebab banjir tersebut.

“Kita turut berduka atas musibah banjir yang melanda Kota Palembang. Seharusnya ini tidak terjadi. Perlu semacam antisipasi sebelumnya untuk mencegah adanya banjir ini. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Walikota Palembang Harnojoyo harus mengambil langkah tegas dan terukur,” katanya, Sabtu (25/12/2021).

Muqsit, sapaan akrabnya, menilai ada kelalaian dari sejumlah pihak terkait sehingga banjir bandang bisa melanda Kota Palembang, dan pihak tersebut yang juga harus bertanggung jawab.

“Kita minta semua stakeholder untuk menjadikan persoalan banjir ini dengan serius. Tentu Dinas PUPR Palembang  harus bertanggung jawab dan Walikota Palembang Harnojoyo  harus bersikap tegas, kalau perlu copot Kepala Dinas PUPR Kota Palembang karena dinilai tidak bisa memetakan sejumlah titik daerah yang rawan tergenang air sehingga terjadi banjir bandang yang memakan korban jiwa saat ini,” tegas Muqsit.

Aktivis yang juga putra asli Sumatera Selatan ini membandingkan ketegasan Wali Kota Medan dengan Wali Kota Palembang dalam menangani kelalaian bawahannya.

“Wali Kota Palembang perlu mencontoh Walkot Medan, yang punya ketegasan tinggi dalam memberikan sanksi kepada pejabat dalam pemerintahannya yang tidak bisa memberikan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

“Ini banjir pasti ada penyebabnya, kan ?! Bukan hanya karena bencana alam semata tetapi karena ada kelalaian dari pemangku kebijakan yang tidak bisa mengantisipasi hal itu terjadi, makanya Walikota Palembang harus copot Kepala Dinas PUPR,” tutupnya.

Facebook Comments

Check Also

K- Maki Minta Tangkap Dan Tersangkakan Gaharu Wakil Ketua DPRD Lahat Karena Disebut Terima Aliran Dana Korupsi

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0Sumsel – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-Maki) Sumatera Selatan menanggapi terkait aliran …