Berita TokohPolitik Dan Hukum

DPW PGK Lampung : Kritik Pantas dan Solusi Cerdas, Lampung Sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komline,LAMPUNG – Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Prov.  Lampung (DPW PGK Lampung) , Mengelar Diskusi Publik hal tersebut dilakukan guna merespond masuknya Provinsi Lampung sebagai salah satu  calon ibukota Pemerintahan Republik Indonesia Bertempat di Warung Upnormal. Rabu 17/07/2019

Setelah sebelumnya Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memasukkan Provinsi Lampung sebagai salah satu dari empat calon lokasi pusat pemerintahan baru. Bappenas memasukkan Provinsi Lampung dalam satu dari empat alternatif pusat pemerintahan baru yang di sampaikan pada  “Dialog Nasional Kerangka Analisis Pemilihan Lokasi Ibukota Negara” yang dihelat di Jakarta, Rabu (26/6).

 

Ada empat Provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibukota negara, yakni Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

 

Lampung satu-satunya Provinsi yang masuk nominasi dari Pulau Sumatera. Merespond wacana pemindahan pusat pemerintahan baru tersebut, Aktivis Kelompok Cipayung Plus yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Prov.  Lampung, merespond positif hal tersebut sebagai mana disampaikan, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Fadly Renaldi.

 

“Perkumpulan Gerakan Kebangsaan siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan Lampung Sebagai Pusat Pemerintahan Baru, tentu dengan gagasan dan gerakan yang khas ala-ala Aktivis. Pemerintah Provinsi Lampung khususnya harus menyadari potensi yang di miliki Lampung saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) nya pun harus segera di persiapkan secara matang, Tegas Fadly dalam pemaparannya.

 

Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung paling siap menjadi Ibukota Republik Indonesia, yakni aman dari cicin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki parameter HANKAM.

 

 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) M. Andrean Saefudin, menyatakan, masuknya Lampung sebagai calon Ibukota Negara semakin motivasi para putra daerah untuk berperan aktif dalam merealisasikan Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Baru, namun kami pun memiliki beberapan catatan penting yang harus menjadi perhatian masyarakat Lampung pada umumnya dan Pemerintah Prov.  Lampung Khususnya.

 

“Pemindahan Pusat Pemerintahan di pahami sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di Ibukota Negara hari-hari ini, sudah barang tentu selain sembilan faktor kriteria yang di rilis Bappenas ada tiga faktor penting lainya yakni berkaitan denga kondisi Sosial Ekonomi, Politik dan Letak Geografi. Ketika Lampung dinyatakan yang paling siap menurut kriteria Bappenas dibanding tiga Provinsi Lainya,  maka ada Pekerjaan besar bagi Pemerintah Provisi yang baru yakni terkait masalah kesiapan Sumber Daya Manusia serta serta dibutuhkan Analisis Regresi Logistik.

 

M. Andrean Saefusin menambahkan, penentuan lokasi ibu kota negara harus dilakukan secara objektif dan rasional, dengan mempertimbangkan seluruh aspek untuk mewujudkan ibu kota negara yang paling ideal yang menjadi jawaban terhadap permasalah ibukota sebelumnya sudah barang tentu harus dibarengi dengan langkah stategis dan kongkrit pemerintah Provinsi Lampung yang baru saja melakukan transisi kepemimpinan.

 

M. Andrean pun mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk menyongson Ibukota Negara masa depan dengan konsep smart, green and good governance, dengan Melihat Lampung secara utuh, dalam potongan geografi maupun demografi Provinsi Lampung sebagai Pintu Gerbang  Pulau Sumatera disinilah masa depan itu kita pertaruhkan. Mari menjaga apa yang kita miliki, membangun tradisi baru yang bebas korupsi, mengawal keras jalannya Demokrasi, mengubah watak kekuasaan dan penguasa korup agar fokus mengabdi, sebab kunci dari pembangunan pusat pemerintahan baru di Lampung adalah Kolaborasi dari seluruh element bangsa saat ini mari kita berjuang bersama dalam mewujudkannya,” ujarnya.

 

Dia mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, serta semua pihak yang selama ini terus mendukung perjuangan Lampung menjadi Pusat Pemerintahan Baru Republik Indonesia.

Facebook Comments
Back to top button