Home / Berita Tokoh / Forum Mahasiswa Peduli Sumsel Surati DPRD Provinsi Sumsel untuk Memperkuat Surat Himbauan Gubernur Terkait Peringanan Biaya Kuliah

Forum Mahasiswa Peduli Sumsel Surati DPRD Provinsi Sumsel untuk Memperkuat Surat Himbauan Gubernur Terkait Peringanan Biaya Kuliah

Komline, Sumsel– Setelah dikeluarkannya Surat Himbauan Gubernur Sumatera Selatan mengenai keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa pada 22 Mei 2020 lalu yang ditujukan kepada sektor pendidikan, membuat para mahasiswa khususnya Forum Mahasiswa Peduli Sumsel mempertanyakan kebenarannya.

Ditengah pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat sangat melonjak turun. Wajar saja jika para mahasiswa mempertanyakan poweritas surat himbauan tersebut dan peran DPRD Provinsi Sumsel untuk menyelamatkan pendidikan.
Mengenai hal itu, Forum Mahasiswa Peduli Sumsel mewakili para mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan membawa Surat Himbauan Gubernur Sumsel kepada DPRD Provinsi Sumsel.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD Provinsi Sumsel untuk membantu meringankan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang berada di Sumatera Selatan.
Sehingga, Forum Mahasiswa Peduli Sumsel menyurati DPRD Provinsi Sumsel untuk memperkuat Surat Himbauan Gubernur terkait Peringanan Biaya Kuliah.
Rudianto Widodo selaku Ketua Forum Suara Mahasiswa Sumsel mengatakan sektor pendidikan yang juga terdampak bencana covid-19 di Sumatera Selatan wajib diperhatikan oleh pemerintan dan masyarakat sekitar.

Terkait hal tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru membuat video himbauan Peringanan Biaya Kuliah dan mengeluarkan Surat Himbauan No. 420/4510/Set.3/Disdik. SS/2020. yang ditujukan kepada para Pimpinan Kampus Perguruan Tinggi se Sumatera Selatan tentang keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa yang bersifat penting.
Menyikapi hal tersebut, Forum Mahasiswa Peduli Sumsel yang terdiri dari beberapa Organisasi Mahasiswa bergegas untuk surati DPRD Provinsi Sumsel untuk meminta penguatan terkait surat himbauan gubernur tentang peringanan biaya kuliah UKT/SPP bagi mahasiswa.
Pada hari Rabu 03 Juni 2020, perwakilan Mahasiswa mengantarkan surat kepada Ketua DPRD Sumsel.
Kemudian langsung direspon dan dijadwalkan untuk diadakan rapat dengan anggota DPRD Komisi V Bidang Pendidikan.
Rapat tersebut akan digelar pada Kamis 04 Juni 2020 di Kantor DPRD Sumsel untuk membahas masalah pendidikan saat ini, khususnya mengenai biaya uang kuliah mahasiswa.
Hal tersebut disampaikan oleh Rudianto Widodo selaku Ketua Forum Suara Mahasiswa Sumsel bahwasanya maksud dan tujuan inisiasi menyampaikan surat ke DPRD adalah berisi pertanyaan tentang kekuatan Surat Himbauan Gubernur dan upaya apa yang akan dilakukan DPRD untuk membantu menyelamatkan sektor pendidikan.

Menurut Dodo, pihaknya akan berupaya serta berjuang dalam menyelamatkan pendidikan ditengah pandemi covid-19. Khususnya, permasalahan biaya uang kuliah yang hari ini wajib dibahas dengan serius. Karena mengingat dampak pandemi kepada sektor ekonomi yang membebankan orangtua mahasiswa.
Penambahan tanggapan tentang permasalahan biaya uang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Sumatera Selatan di sampaikan juga oleh beberapa perwakilan mahasiswa.
Pertama, dari Amir Iskandar selaku Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengatakan, surat himbauan gubernur harus benar-benar dikawal bersama. Sebab itu akan berdampak positif terhadap mahasiswa sekaligus membawa angin segar.

“Selama covid-19 banyak sekali keresahan-keresahan masyarakat terutama mahasiswa. Selama pandemi covid-19, di Sumatera Selatan tidak ada bantuan sama sekali atau keringanan dalam pembayaran spp/ukt. Harusnya pihak kampus mengerti dan paham atas situasi yang sedang terjadi,” jelasnya.
Ia menegaskan, Gubernur Sumsel tidak hanya memberi janji, namun juga harus merealisasikannya.
“Gubernur jangan hanya beretorika saja. Tapi harus segera merealiasikan secara intens terhadap PTN khususnya PTS. Bila perlu wujudkan kembali pendidikan gratis seperti gubernur sebelumnya,” tegas Amir.
Dihubungi terpisah, Karan Havinas selaku Ketua DPM Universitas Kader Bangsa yang juga Ketua IMIKI Sumsel mengatakan, surat himbauan gubernur seperti tidak berpengaruh terhadap pihak kampus. Mahasiswa masih tetap merasa sengsara terhadap beban biaya yang diberikan kampus semasa pandemi ini.
Natasyah selaku Presiden Mahasiswa STIE ABDI NUSA juga turut mengomentari surat himbawan gubernur tersebut.
“Ederan dari Gubernur Sumsel yang berkaitan tentang peringanan UKT tampaknya baru dilirik oleh beberapa PTN maupun PTS.

Tak sedikit yang baru membaca, namun tak segera diterapkan. Mahasiswa harus membayar UKT penuh dalam kondisi yang serba sulit ini. Salah satu hal yang terjadi saat ini, mahasiswa harus membayar UKT dan juga biaya UAS agar bisa mengikuti UAS. Mau tidak mau, suka tidak suka, mampu atau tidak mampu mahasiswa harus membayarnya demi pendidikan. Hal itu membuat mahasiswa merasakan sulitnya bernafas di masa ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wahidin selaku Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang juga turut menuturkan mengenai hal tersebut.
“Surat yang di buat gubernur itu kurang efektif karena hanya berisi sebuah himbauan bukan kewajiban. Kalau hanya sekedar himbauan, berarti kampus belum tentu bisa memberi potongan uang UKT/SPP pada mahasiswa.

Namun kalau surat itu berisi kewajiban berarti pihak kampus wajib memberi keringanan UKT/SPP kepada mahasiswa dalam kondisi pandemi ini. Jadi harapan saya kepedulian besar pemerintah pada sektor pendidikan di kondisi susah sama susah ini agar memberi kewajiban kepada kampus-kampus untuk meberi potongan uang UKT/SPP pada mahasiswa,” tegasnya.
Kemudian, pandangan satu frekuensi juga disampaikan oleh Abadan selaku Ketua BEM FH Universitas Muhammadiyah Palembang.

“Kami selaku mahasiswa berharap agar DPRD Sumsel dapat merekomendasikan kepada Gubernur Sumsel untuk dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang penurunan pembayaran UKT semester depan. Dikarenakan, pandemi covid-19 sangat meresahkan terkhusus kami mahasiswa,” ungkap Abadan.

“Kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumsel untuk serius dan berperan penting selaku pemangku jabatan dan pemilik kuasa dalam menangani Covid-19 di Sumatera Selatan yang kian hari makin mencekam. Saatnya menguji solidaritas kita semua dalam melawan covid-19 dan fokus memperhatikan semua sektor, khususnya sektor ekonomi dan pendidikan yang terdampak pandemi,” tutup Rudianto Widodo.

Facebook Comments

Check Also

Pilkades Serentak di Tangerang Hari Ini, Kemendagri Lakukan Pemantauan

Komline, Jakarta- Setelah tiga kali ditunda, akhirnya pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan menerapkan …

%d bloggers like this: