Home / Ekonomi / GEMAPELA : SEKRETARIS SATGAS COVID-19 KABUPATEN LAHAT, JANGAN BUAT ATURAN DI ATAS ATURAN

GEMAPELA : SEKRETARIS SATGAS COVID-19 KABUPATEN LAHAT, JANGAN BUAT ATURAN DI ATAS ATURAN

Komline, Jakarta-Sabtu, 27 Maret 2021 Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (GEMAPELA) memberikan statement perihal berita yang di rilis oleh beberapa Media Online Kabupaten Lahat mengenai pernyataan dari Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat Ali Afandi.

Menurut Bendahara umum GEMAPELA Deka Mandala saat di wawancarai via telepon mereka sudah sangat menunggu pernyataan dari pihak satgas Covid-19 dan sangat menyayangkan keterlambatan pernyataan sikap tersebut.

“Alhamdulillah setelah adanya gerakan di media sosial akhirnya sekretaris satgas Covid-19 Ali Afandi berani speak up meskipun apa yang beliau sampaikan di media online itu sangat tidak sesuai dengan data yang sudah kami dapatkan kebetulan data yang kami dapatkan itu sesuai dengan arahan dari Sekretaris Satgas yaitu BPBD Lahat” papar deka sembari tertawa kecil

Deka sangat heran apa yang mendasari pernyataan dari Ali Afandi sehingga pernyataan beliau berbeda dengan data yang di berikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Lahat.

“Jadi apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan data yang diberikan oleh Diskominfo, karena ketika kami meminta ke sekretaris satgas yaitu BPBD mereka melempar kesana kemari hingga akhirnya sampai ke PPID Diskominfo yang katanya informasi dana Covid-19 dilayani satu pintu sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama SKPD Penanggung Jawab dana Covid-19 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat pada tanggal 3 Februari 2021 (Sumber Balasan Surat dari Inspektorat tanggal 03 Februari 2021)” jelas deka

“Berdasarkan data dari Diskominfo Dana Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat ini sudah menghabiskan Rp. 38,7 Miliar, Mengapa Bapak Ali Afandi Mengatakan Rp. 36 Miliar selisih Lebih kurang Rp. 2M pernyataan dan data, jadi siapa yang hoax, atau mungkin media tersebut typo ya? Dan terima kasih sudah mengkonfirmasi bahwa memang benar adanya pencarian di penghujung tahun 2020 tepat tanggal 30 Desember sebesar Rp. 16,1 M, mudah-mudahan hal ini jadi penguat bagi KPK untuk melakukan tindakan ” Tegas deka

Sebelum menutup pembicaraan deka juga menyampaikan “Saya menyarankan satgas Covid-19 khususnya bapak Ali Afandi agar memahami Permendagri No 39 Tahun 2020 pada Lampiran Huruf A Angka 5 dan Permendagri No 20 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 aturan itu di pahami ya jangan hanya di baca, karena dalam aturan itu tidak ada satupun yang mencantumkan kalimat bahwa pengajuan RKB untuk penanganan Covid-19 harus dipaparkan kepada APH yaitu Kejaksaan Negeri Lahat karena logika dalam bernegara fungsi kejaksaan salah satunya penegakan hukum jadi jika kejari sudah ikut campur dalam pengajuan RKB ketika ada pelanggaran siapa yang akan menindak” Tutup deka (27/03/21)

(HJ)

Facebook Comments

Check Also

Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Peduli perbankan KPK Diminta Ambil Alih Dugaan Gratifikasi Puluhan Oknum Pimpinan BRK

Komline, Jakarta- Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penanganan perkara dugaan gratifikasi asuransi puluhan oknum …

%d bloggers like this: