Home / Berita Tokoh / Geruduk KPK, Pemuda Anti Korupsi Desak KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes PDTT

Geruduk KPK, Pemuda Anti Korupsi Desak KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes PDTT

Jalarta -Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Pemantau Korupsi (SMPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sekaligus terkait dengan kelebihan anggaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan hasil audit BPK RI.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/04).

Koordinator Aksi Ari Dzulkarnaen mengatakan gonjang ganjing dugaan jual beli jabatan dan hasil audit BPK RI semestinya mendapat atensi khusus dari KPK.

“Kami mendatangi KPK karena kami masih percaya dengan komitmen KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini, makanya endusan adanya dugaan kasus di Kemendes harus segera diusut oleh KPK,” kata Ari.

Menurut Ari, kasus tersebut sudah menjadi opini liar masyarakat sehingga tidak bisa dibiarkan dan harus ada yang bertanggung jawab.

“Bergulirnya kasus ini dan menjadi konsumsi publik, dan naifnya hal itu karena ada bocoran info dari orang dalam. Miris sekali ya, di saat pemerintah mendengungkan birokrasi bersih dan transparan malah diperjual belikan hanya demi cuan dan keuntungan pribadi. Kalau tidak segera diusut oleh KPK maka oknum nakal ini akan tetap menjadi calo jabatan,” ujarnya.

Imam mendesak KPK untuk segera periksa Abdul Halim Iskandar sebagai menteri Desa PDTT.

“Yang bertanggung jawab dalam hal ini tentu menterinya makanya KPK harus segera periksa Abdul Halim Iskandar, sebagai pimpinan pasti tahu saol itu dan tidak menutup kemungkinan terlibat,” paparnya.

Selain itu, Ari menambahkan bahwa dengan adanya dugaan kasus ini semestinya menjadi catatan penting bagi Jokowi untuk mengevaluasi dan bahan pertimbangan untuk mereshuffle menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Pak Jokowi jangan biarkan menteri yang bermasalah menjadi beban pemerintahanya, soalnya sangat miris ya, sudah dipercaya jadi menteri malah diduga menjadi calo jabatan. Oleh karena itu, Pak Jokowi harus tegas dan copot Abdul Halim Iskandar sebagai menteri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan jual beli jabatan dan dugaan penyelewengan anggaran dari audit BPK RI,” tutup Ari.

Facebook Comments

Check Also

WAJAH SURAM KPK

Komline, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi yang akrab dipanggil dengan sebutan “KPK”, oleh khalayak umum didefiniskan …

%d bloggers like this: