Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / GPII Buka Posko Pengaduan Kasus Intoleran Pendidikan Di Jakarta

GPII Buka Posko Pengaduan Kasus Intoleran Pendidikan Di Jakarta

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Jakarta – Sejumlah pemuda yang berasal dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa di dalam depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (18/8/2022).

Aksi ini di gelar dilatar belakangi banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di lembaga pendidikan negeri dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah di provinsi DKI Jakarta.

“Ada 10 kasus yang terjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN), SMP, dan SMA/sederajat, ada yang terjadi di 2020 sampai awal Agustus 2022”, Budiman, koordinator Aksi di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Sementara itu di kesempatan yang sama Ketua umum PW GPII Jakarta Eka Joko Fajariyanto mengatakan, hal tersebut karena ketidakmampuan dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan lembaga pendidikan yang bernaung.

“Oleh karena nya kami meminta kepala dinas pendidikan Nahdiana untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan”, ucap Eka sapaan akrabnya.

Selain itu kata Eka, PW GPII Jakarta Raya juga akan membuka posko pengaduan untuk murid ataupun walimurid mengajukan kasus intoleran, pelanggaran HAM, ataupun pelanggaran peraturan yang terjadi di lembaga pendidikan DKI Jakarta.

“Posko pengaduan ini akan kami buka di Markas Kami lengkap dengan hotline agar bisa di hubungi wali murid atau orang tua siswa dan juga di beberapa tempat strategis lainnya di Jakarta. Ini penting untuk melawan sikap intoleransi yang kerap terjadi di DKI”, pungkas Eka.

Facebook Comments

Check Also

Harda Belly : Kajati Sumsel Yang Baru Punya PR Besar Tuntaskan Laporan Dugaan Korupsi Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0Sarjono Turin ditunjuk Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) …