Home / Seputar Daerah / Hampir 31% Stunting di Sumsel, Pemda Seakan-akan Tutup Mata
Petugas kader kesehatan desa menimbang balita di Posyandu Desa Danupayan, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). Posyandu merupakan salah satu garda depan dalam mempercepat penurunan stunting dengan kegiatan pemantauan Pertumbuhan Balita melalui penimbangan dan pengukuran, pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pendidikan gizi Ibu Balita serta penyuluhan pada kelas ibu hamil. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wsj.

Hampir 31% Stunting di Sumsel, Pemda Seakan-akan Tutup Mata

Komline, Jakarta- Hampir 31% Stunting di Sumsel melebihi angka nasional.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Kondisi gagal tumbuh anak balita (Stunting) di Prov. Sumsel ini berkorelasi dengan Data Kemiskinan. Sumsel masuk dalam 10 besar daerah miskin, tragisnya Pemerintah Daerah di Sumsel sibuk bangun infrastruktur dan perbaiki sarana perkantoran.

Suasana kontradiktif yang memalukan ini terkesan belum dipikirkan untuk dicarikan solusi agar tingkat stunting bisa di tekan. Bila tinggi stunting ini ini di biarkan berlanjut, maka generasi mendatang hanya menjadi olok – olokan dunia internasional.

Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumsel angkat bicara dengan tingginya persentase stunting di Sumsel.

“Sudah terlampau sering masalah ini di angkat ke permukaan sejak 2018 namun terkesan hanya kepedulian tanpa tindakan”, ucap Deputy MAKI Sumsel itu.

“Meningkatkan anggaran Dinas terkait seperti Dinkes dan Dinsos dalam penanggulangan stunting adalah hal yang wajib harusnya tapi semua akan seakan tersedot untuk pembangunan infrastruktur”, imbuhnya.

“Penderita Stunting biasanya di ikuti dengan IQ jongkok atau antara Idiot dan normal”, jelas Feri.

“Dampak Stunting adalah manambah beban pemerintah karena rendahnya kualitas SDM dampak dari Stunting itu”, pungkas Deputy MAKI Sumsel tersebut.

Enam daerah diantaranya, Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, dan Kota Palembang masuk Zona Merah Stunting tingkat nasional. Enam daerah di Sumsel itu masuk dalam zona merah stunting berdasarkan hasil survey Bappenas.

Faktor yang membuat suatu wilayah masuk dalam zona merah stunting karena beberapa wilayah  masuk dalam kategori miskin dan sementara Sumatera Selatan sendiri menjadi Barometer kemiskinan Nasional karena masuk 10 besar termiskin di Indonesia.

Berdasarkan rincian data per tahun 2018 balita yang mengalami stunting di 17 kabupaten/kota di Sumsel itu yakni Kabupaten Lahat 48,10%, Ogan Ilir 43,90%, Pali 39,50%, Empat Lawang 36,00%, Musi Rawas 34,60%, Muara Enim 34,40%, Muratara 33,20%, OKU 33,20%, Lubuk Linggau 32,00%, Pagar Alam 31,90%. Kemudian, Musi Banyuasin 31,10%, OKI 30,60%, Banyuasin 29,30%, Oku Timur 27,20%, Oku Selatan 26,40%, Prabumulih 26,20%, Palembang 25,90%.

Ironis bila anggaran untuk penanganan stunting tidak memadai untuk menanggulangi tingginya gizi buruk balita di Sumsel. “Hampir 12.000 Balita menderita Gizi buruk di Sumsel”, ucap deputy MAKI Sumsel Feri Kurniawan.

“Mirisnya kabupaten Lahat menjadi salah satu yang tertinggi persentase balita terdampak Gizi buruk di Indonesia namun terkesan Pemkab Lahat kurang kepeduliannya”, tutupnya.

Facebook Comments

Check Also

Tanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Yayasan Rehabilitasi Segera Dibangun di Kab. PALI

Komline, Jakarta- Bertempat di Kab. PALI akan segera dibangun yayasan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba bagi para …

%d bloggers like this: