Home / Berita Tokoh / Harda Belly : Gubernur Sumsel Tak Memahami Alasan Pemerintah Pusat Sampai Melarang Mudik

Harda Belly : Gubernur Sumsel Tak Memahami Alasan Pemerintah Pusat Sampai Melarang Mudik

Palembang– Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Mislimin Indonesia (Pemuda Muslim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai langkah Gubernur Sumsel, Herman Deru yang membolehkan warganya mudik antardaerah di Sumsel sebagai tindakan yang tidak taat terhadap pemerintah pusat.

“Ini tentu kebijakan yang tidak menghargai dan tak ikuti seruan pemerintah terhadap larangan mudik yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Harusnya semua pihak, apalagi Kepala Daerah memberi teladan dalam hal kepatuhan terhadap larangan mudik ini,” ujar Ketua PW Pemuda Muslim Sumsel, Harda Belly dalam keterangannya, Senin (23/4/2021).

Pemerintah pusat dengan larangan mudiknya, kata Harda, sedang berupaya keras agar penyebaran wabah COVID-19 tidak semakin luas serta program vaksinasi yang sedang berjalan bisa berhasil.

“Harusnya Pak Gubernur Herman Deru memahami alasan perintah pusat kenapa sampai mudik dilarang, sehingga tidak terkesan asal dalam membuat kebijakan, apalagi ‘disaat Sumsel tingkat kematian akibat covid tertinggi no 3 di Indonesia” tambanya.

Lebih lanjut, Harda prihatin dan khawatir dengan dibolehkannya mudik antardaerah di Sumsel oleh Gubernur. Karena, jelas Harda, provinsi Sumsel tergolong belum berhasil menangani pandemi COVID-19 .

“Kenapa belum berhasil, hal itu bisa dijelaskan dengan fakta angka kematian di Sumsel masih tergolong tinggi seperti yang disampaikan Pak Mendagri beberapa waktu lalu,yakni fatality rate-nya masih 4,21 persen,” ungkap Harda.

“Pak Mendagri juga berpandangan bahwa penerapan 3T di Sumsel ini lamban. Jadi sebaiknya Pak Gubernur lebih hati-hati lagi dalam membuat keputusan, karena ini taruhannya adalah kesehatan dan bahkan nyawa” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru membolehkan warganya mudik Lebaran 2021. Namun mudik tersebut hanya berlaku di wilayah Sumsel .

Menurut Herman Deru larangan mudik itu hanya berlaku untuk di kalangan nasional yang mana pendatang dari luar tak boleh masuk ke Sumatera Selatan. Sedangkan, untuk warga yang melakukan mudik antara kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih tetap diperbolehkan.

“Kalau di sini namanya pulang kota bukan pulang kampung. Karena dia dari kabupaten ke kota atau sebaliknya. Petugas akan kita bekali dengan pertanyaan yang cerdik, nggak bisa kaku. Maka nanti ada aturannya (larangan mudik) yang dibuat kami duduk bersama dulu,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Facebook Comments

Check Also

Jelang Pemilihan Ketua Umum DPP IMM, Aliansi Eks Presma BEM PTM Dukung Penuh MHP

  Kendari – Menjelang agenda pemilihan ketua umum dan formatur pada Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah …

%d bloggers like this: