Kapolda Sumsel Resmikan Dua Rumah Kebangsaan Ampera, Mantum HMI Pagar Alam Oktaria Saputra: Hanya Menimbulkan Ancaman Polarisasi
Komeringonline, Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmat Wibowo meresmikan Dua Rumah Kebangsaan Ampera di Jalan Prof Dr Soepomo Kebun Jeruk Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang pada Kamis (15/6/2022). Peresmian Rumah Kebangsaan Ampera itu dilakukan bersama Kelompok Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus dan BEM Sumsel.
Untuk diketahui, Kelompok Cipayung Plus terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Belakangan, kegiatan yang diresmikan langsung oleh polisi nomor satu di Sumsel itu, ternyata menimbulkan polemik. Kegiatan itu dianggap mempolarisasi organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang ada di Sumsel.
“Kegiatan itu berpotensi bahwa Polri bisa menimbulkan polarisasi OKP-OKP yang ada. Apalagi ada momentum Pilpres 2024 mendatang,” kata mantan Ketua Umum HMI Cabang Pagar Alam Periode 2020-2021 dan Pendiri HMI Cabang (P) Lahat, Oktaria Saputra, Jum’at (16/6/2023)
Dia melanjutkan, bahwa dengan seperti itu maka muncul pertanyaan apakah organisasi kemasyarakatan atau masyarakat pada umumnya yang tidak tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Sumsel tidak memiliki jiwa kebangsaan.
“Ini bentuk dikotomi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” ucap Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen IPB University yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI.
Padahal, lanjutnya, berdasarkan data yang ada, terdapat 602 LSM dan OKP yang terdaftar dan terverifikasi resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Sumatera Selatan.
602 LSM dan OKP itu sendiri terdiri berbagai klaster dan mempunyai rentang kendali di berbagai partai politik dan organisasi keagamaan maupun afiliasi organisasi kebangsaan serta profesi yang mempunyai struktur sampai ke Komisariat.
Belum lagi organisasi-organisasi daerah yang eksis dan mengakar di beberapa wilayah yang semuanya berwasawan kebangsaan. Maka seharusnya Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmat Wibowo bisa mengakomodir secara keseluruhan dari organisasi yang ada secara profesional dan proporsional.
“Harapannya jangan sampai polarisasi yang terjadi di 2017 itu terulang lagi menjelang 2024. Polri harusnya tidak melakukan itu,” tutupnya.
