Nopri Agustian Soroti Dugaan Cawe-Cawe Proyek di Banyuasin, Minta KPK Turun Tangan
Komeringonline, Jakarta– Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, Nopri Agustian, menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kabupaten Banyuasin dalam pengaturan proyek-proyek pemerintah daerah. Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik “cawe-cawe” atau campur tangan oknum pejabat dalam proses pengadaan proyek, termasuk dugaan penerimaan fee dari rekanan atau kontraktor.
“Laporan yang kami terima menunjukkan adanya pola yang sistematis, di mana proyek-proyek diduga telah diatur sejak awal, dan oknum pejabat menerima imbalan dalam bentuk fee untuk memuluskan jalannya proyek tertentu,” ujar Nopri kepada awak media, Selasa (6/5/2025).
Nopri menilai bahwa praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menghambat pembangunan yang bersih dan transparan di Banyuasin. Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap para pejabat daerah.
“Kami minta KPK untuk tidak tinggal diam. Banyuasin membutuhkan pengawasan ekstra agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nopri menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran publik, serta berharap lembaga penegak hukum bertindak cepat jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang.
