Penggiat Anti Money Politik Harda Belly : Menilai Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Ditentukan 3 Aspek
Komline,Sumsel – Memasuki ranah perhelatan pilkada pada tahun 2020 di Sumsel, berbagai nama calon kepala daerah sudah santer terdengar. Namun, pemilihan calon kepala daerah terpilih inilah nantinya akan ditentukan oleh masyarakat untuk masa 5 tahun mendatang.
Perhelatan pilkada 2020 di Sumsel memang sangat ditunggu-tunggu. Hal itu juga disetujui oleh salah satu Penggiat Anti Money Politik, Harda Belly. Namun dia mengingatkan, pada masyarakat untuk menilai terlebih dahulu calon kepala daerah yang akan dipilih.
Dia menyebutkan pada tiga hal yakni memilih kepala daerah yang tidak cacat hukum atau tidak terjerat kasus hukum, kriminal. Memilih calon kepala daerah yang tidak bermain politik uang. Memilih calon kepala daerah yang rekam jejak calon kepala daerahnya jelas baik dan tidak buruk.
Dalam memilih dan menentukan calon kepala daerah masyarakat tidaklah asal memilih saja. dibutuhkan track record yang bagus dan jauh dari tindak kasus kriminal maupun kasus yang sifatnya merugikan negara.
Hal tersebut, juga Ia jelaskan bahwa bila masyarakat memilih calon kepala daerah yang rekam jejaknya sudah baik berhasil, tidak terjerat kasus hukum apapun, maka maka masyarakat boleh memilih calon kepala daerah tersebut.
“track record, calon kepala daerah itu penting. Karena kan, kepala daerah yang dipilih juga sebagai penentu kemana arah daerahnya dibawa nanti berhasil atau tidak, kemajuan dalam berbagai bidang dan pembangunan ada atau tidak,” ujar Harda Belly.
Terlebih lagi, dia menegaskan para calon kepala daerah untuk jangan memberikan kontribusi politik yang tidak sehat kepada masyarakat yakni suap suara rakyat dengan cara money politik.
“Masyarakat, jangan mau diiming-imingi hanya karena uang lalu ruginya 5 tahun. Masyarakat jangan sampai salah dalam memilih,” tegasnya.
Hal yang paling dikhawatirkan lanjutnya, bila calon kepala daerah terpilih karena hasil suap suara rakyat dengan money politik.
“Dari hasil money politik. Peluang besar bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi akibatnya rugi dan malu bukan hanya daerah, maupun negara tapi masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya,” jelasnya.
Kalau untuk calon kepala daerah yang sebelumnya memiliki catatan pernah terjerat hukum seperti ada calon yang pernah terlibat narkoba kata dia, “Masyarakat berhak menentukan pilihan. Tetapi alangkah lebih baik jika calon kepala daerahnya memang bersih, bebas dari NAPZA,” kata dia.
Sebab, dia menambahkan “sebagai kepala daerah yang menjalankan roda pemerintahan haruslah pemimpin yang sehat. Sudah tentu menjadi tauladan bagi masyarakatnya, sebagai contoh pemimpin yang baik untuk generasi muda juga,” imbuhnya.
Dia menyebutkan bahwa setidaknya dari tiga aspek penilaian calon kepala daerah inilah, diharapkan masyarakat dapat menghasilkan pemimpin yang benar amanah, jujur, tidak melakukan tindakan yang nantinya merugikan nama baik daerah dan juga negara.
“arahan masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah, tujuan dan manfaat yang dihasilkan pemimpin terpilih cukup lama, yakni 5 tahun kedepan, jadi tidak boleh salah dalam memilih,” tandasnya.
(Erni)
Iklan Berbayar 
