Wacana Pajak Sepeda tuai Kontroversi. Ketua Badko HMI : Minta Walikota Copot Kepala BPPD Palembang
Palembang, pemberitaan yang ramai dibicarakan netizen dan kaum goweser (sebutan peseda) tentang wacana kepala BPPD kota Palembang Sulaiman Amin yang di muat dalam berita online (17/7/2020) mendapat berbagai reaksi.
Termasuk mendapat reaksi dari Badko HMI Sumbagsel yang di ketuai oleh Bambang Irawan, SH.
Bambang menuturkan didalam merumuskan wacana harus dinilai sebab akibat dampak ekonomi yang terjadi, dilihat dari sisimanapun bersepeda hanya menjadi saluran aktivitas masyarakat didalam menjaga kebugaran jasmani. Sehingga tidak terjadi feedback ekonomi didalam bersepeda.
Sejak diterapkan kebijakan new normal oleh pemerintah daerah Kota Palembang trend bersepeda begitu meningkat dan menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga membuat harga sepeda juga meroket diakibatkan permintaan yang tinggi sedangkan stok sepeda yang tidak ada.
Setiap hari pagi atau sore dapat di jumpai warga yang bersepeda baik dengan teman ataupun keluarga.
Bambang menambahkan, jika warga banyak memilih untuk berolahraga itu menandakan kotanya yang semakin bahagia, dalam kondisi covid 19 warga akan mencari saluran untuk menjaga kebugaran tubuh. Kami melihat, Kepala BPPD Kota Palembang dalam hal ini sedang memenuhi target PAD yang turun akibat pandemi dan mencari saluran lain untuk dijadikan objek pajak. Belum ada UU yang menjadi regulasi bersepeda, maka kepala BPPD Kota Palembang kami menilai melakukan blunder terhadap wacana ini dan menurunkan grade Kota Palembang sebagai kota maju. Dan meminta Walikota Palembang dalam hal ini Bapak Harnojoyo untuk mencopot Kepala BPPD kota Palembang.
Di lapangan belum didapat fasilitas memadai seperti lahan parkir, garis line sepeda berkelanjutan, dll.
Ke depan akan semakin banyak pesepeda dan budaya – budaya baru yang menyesuaikan sesuai kebutuhan sepeda, seperti tempat-tempat makan dan point center.