Usut Adanya Dugaan Fee Proyek Pada Dinas PUPR, Gagak Minta KPK Turun Ke Kota Palembang
Komeringonline, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) menggelar aksi demonstrasi depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (5/4/2024).
Mereka mendesak KPK untuk mengaudit semua proyek Dinas PUPR Kota Palembang yang diduga menjadi bancakan untuk korupsi.
Menurut koordinator aksi, Irman Fatoni, Dinas PUPR Kota Palembang diduga menjadi sarang koruptor yang harus diberantas oleh KPK.
“KPK tidak boleh lengah dengan segala motif atau modus untuk merampok uang negara seperti yang diduga terjadi di Dinas PUPR Kota Palembang,” kata Irman.
Irman menjelaskan bahwa ada indikasi modus korupsi dengan setoran fee proyek di Dinas PUPR Kota Palembang Yang disetor oleh kontraktor .
“Disetiap paket proyek diduga ada komitmen fee sampai beberapa persen yang kemudian disetor oleh kontraktor ke pejabat di kota pelambang ,” terangnya.
Atas dasar itu, Irman meminta KPK untuk memeriksa Kadis PUPR Akhmad Bastari atas dugaan adanya setoran Fee Proyek Dinas PUPR Kota Palembang .
“KPK tunggu apalagi segera panggil Akhmad Bastari dan periksa harta kekayaan nya .
Irman secara gamplang menyebut salah satu proyek pengadaan dan pemasangan pompa air pengendali banjir kota Palembang yang setiap tahun dianggarkan namun hasilnya tidak maksimal.
“Anggaran pengendali banjir yang selalu dianggarkan namun banjir terus mengepung kota Palembang,” ucapnya.
“Anggaran ratusan miliar namun hasil tidak maksimal memunculkan kecurigaan bahwa angagaran itu memang dikorupsi,” tandasnya.
